Hentikan Polemik, TKI di Serawak Dalam Kondisi Sulit: Pegiat TKI Serukan Aksi Nyata

Editor: Redaksi author photo
Petugas mendata dan memberikan pengarahan terkait protokol kesahatan bagi 252 PMI bermasalah di PLBN Entikong, Sanggau, Kalbar, Kamis, (23/4/2020).
KALBAR, Sambasupdate.com-Pemerintah Malaysia memperpanjang masa Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) dalam rangka membendung penyebaran pandemik COVID-19 sampai 12 Mei 2020, sehingga ini merupakan perpanjangan yang ke empat kalinya.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 252 pekerja migran Indonesia (PMI/TKI) bermasalah di Malaysia, dipulangkan melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Kamis (23/4/2020).

Dari 252 pekerja migran itu, 246 orang berstatus deportan dan enam orang repatrian. Sebagian besar dari mereka, yakni sebanyak 104 orang merupakan warga Kalimantan Barat dan sisanya berasal dari berbagai daerah di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.

Sementara pemulangan deportan ke daerah asal di luar Kalbar tidak mungkin dilakukan hingga Mei 2020.

Pelarangan penerbangan dan pelayaran di Indonesia berdampak pada menumpuknya pekerja migran yang dideportasi dari Malaysia.


Pasalnya, tempat penampungan sementara di Dinas Sosial Kalimantan Barat hanya berkapasitas 50 orang.

Hal ini membuat orang nomor satu di Kalbar berang ia menyampaikan surat keberatan ke pihak KJRI di Kuching, Sarawak. "Saya sudah surati KJRI di Kuching agar tidak mengembalikan tenaga kerja luar Kalbar lewat Kalbar, kalau masih saya perintah kembalikan lagi, kecuali masyarakat Kalbar, ”ucapnya, Sabtu (25/4/2020).

Hentikan Polemik

Menanggapi persoalan ini, Wahyu Hidayat pegiat sosial media yang konsen menginformasikan perkembangan pekerja migran Indonesia (PMI) khususnya wilayah Sarawak menyayangkan polemik yang ada.

Mestinya Pemprov dan Pemkab yang ada di Kalbar konsen pada solusi nyata bukan malah menebar ancaman.

"Sudahlah, hentikan hal yang tidak produktif, saat ini PMI yang ada di Sarawak dalam kondisi terjepit, nasib mereka terkatung-katung dan serba kekurangan bahan pangan. PMI kita disana tidak dapat bekerja akibat pembatasan gerak (PKP), "pinta Wahyu.

Ditambahkan dia, ini bukan perkara yang disengaja, banyak hal yang menuntut aksi nyata di depan mata. KJRI sudah bekerja maksimal dalam memfasilitasi PMI baik dalam pendistribusian sembako, surat jalan bagi PMI yang ingin pulang mandiri, PMI yang dalam kondisi darurat, dan PMI yang dokumen bermasalah, "beber Wahyu.

Segudang persoalan ini tidak bisa serta merta diselesaikan KJRI, apalagi KJRI hanya memiliki 35 personil untuk megurusi ratusan ribu PMI/WNI yang ada di Serawak.

Semua otoritas harus saling membantu baik itu Kemenaker, Kemenlu, BP2MI, Pemprov dan Pemda, "tegasnya.

PKP Berlanjut Ancam PMI di Serawak
Pekerja migran Indonesia asal Kalbar hampir merata tersebar di Kota-kota besar di Sarawak, baik itu di Kuching, Bintulu, Sibu dan Miri. Pekerja migran asal Kalbar dominan bekerja di sektor informal dan tenaga harian lepas.

Dampak lockdown membuat mereka tidak bisa bekerja dan tidak mendapatkan upah. Belum lagi, PMI yang selesai kontrak dan cuti libur. Mayoritas PMI bermasalah dengan dokumen, baik paspor mati cap tahun 2019, tidak memiliki permit dan visa kerja.

Menyikapi hal ini aktivis lembaga Buruh Migran Assambasy Perwakilan Serawak, Heri Jusman mengingatkan pemilik otoritas agar fokus pada penyelesaian. "Saat ini yang mengadu ke lembaga kita dominan paspor mati cap 2019 dan kekurangan supply bahan pokok, "katanya.

Ditambahkan dia, saat ini kami hanya fokus menyampaikan informasi bagi PMI yang ingin pulang mandiri ke kampung halaman dengan mentaati prosedur-prosedur yang telah ditetapkan baik oleh KJRI maupun pihak Imigrasi Malaysia, termasuk memberdayakan pekerja migran yang ada disini untuk memfasilitasi PMI yang dalam kondisi darurat untuk disampaikan kepada KJRI. Keberadaan relawan untuk mensuport kerja KJRI menjadi penting dalam situasi seperti ini untuk menjangkau keberadaan PMI kita, "ucap Heri.

Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Buruh Migran Assambasy, Galih Usmawan. Dia mengatakan, larangan mudik yang mulai diberlakukan melalui Permenhub No.25 Tahun 2020 tidak serta menghentikan arus kepulangan PMI ke kampung halaman. "Pasal 14 dan Pasal 20 ayat 1 huruf c memberikan ruang untuk itu, PMI yang sedang cuti, habis kontrak, keadaan darurat, deportasi dan repatriasi, "jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, penolakan kepulangan PMI dibeberapa tempat tidak boleh terjadi, mereka tulang punggung keluarga, pahlawan devisa.

Tentu, kesiapan pemerintah dalam menjalankan protokol kesehatan terkait wabah covid-19 diperketat dan Mendagri juga telah mengeluarkan surat edaran terkait penangan kepulangan PMI/TKI melalui SE Nomor 440/2688/SJ, "tutup Galih. (Man)



Share:
Komentar

Berita Terkini