Jokowi Teken Inpres, Ayo! Kepala Daerah Segera Revisi Anggaran Untuk Penanggulangan Covid-19

Editor: Redaksi author photo


JAKARTA, Sambasupdate.com- Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

Dikutip dari laman Kementerian Keuangan di Jakarta,Minggu (22/3/2020), inpres tersebut meminta kementerian/lembaga (K/L) mengutamakan alokasi anggaran yang ada untuk mempercepat penanganan COVID-19 sesuai protokol yang telah ditentukan.

Pemerintah Indonesia pada 11 Maret 2020 telah menyebut langkah refocussing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa sebagai upaya yang ditempuh dalam percepatan penanganan COVID-19. Setelah Presiden mengesahkan inpres itu, K/L dan pemerintah daerah diminta segera merevisi anggaran dan mengajukannya kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Selain itu, inpres ini juga mengatur agar K/L mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk penanggulangan COVID-19 dengan memperluas serta mempermudah akses sesuai UU Penanggulangan Bencana dan aturan turunannya. 

Inpres tersebut meminta kementerian/lembaga untuk melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

Juga memerintahkan kementerian/lembaga untuk mengadakan barang dan jasa untuk penanggulangan Covid-19 yang sesuai standar dari Kementerian Kesehatan.

Selain itu, Presiden juga menginstruksikan kepada Menteri Keuangan untuk segera memfasilitasi proses revisi, Menteri Dalam Negeri untuk berkoordinasi dengan Gubernur/Bupati/Walikota dalam percepatan penggunaan APBD untuk menangani wabah.

Kemudian kepada Menteri PUPR dalam mempercepat penyiapan infrastruktur, Menteri Kesehatan dalam pemberian registrasi alat kesehatan dan kedokteran, serta Kepala BPKP juga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk melakukan pendampingan dan pengawasan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya memang telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk mengubah fokus penggunaan APBN dan APBD. Beberapa anggaran yang bisa direalokasi, seperti anggaran perjalanan dinas, belanja rapat, dan pembelian barang yang tidak prioritas.

"Saya perintahkan semua menteri, pemerintah daerah untuk memangkas rencana belanja APBN dan APBD yang tidak prioritas. Banyak sekali yang tidak prioritas itu bisa dipangkas dulu," kata Jokowi. 




Sumber:jpnn.com
Share:
Komentar

Berita Terkini