Hairiah Hadiri Diskusi Publik Potret TPPO di Perbatasan Kalimantan.

Editor: Redaksi author photo
Pihak IOM-Indonesia memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan CSO dalam kerjasama pencegahan dan penanganan TPPO. Q-Hall Convention Centre, Hotel Qubu Resort. Jumat (6/3/2020).
KUBU RAYA, Sambasupdate- Wakil Bupati Sambas Hj Hairiah, menghadiri diskusi publik dan desiminasi pemetaan situasi perdagangan orang di perbatasan Kalimantan di Q-Hall Convention Center, Hotel Qubu Resort, Kubu Raya, Jumat (6/3/2020).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh International Organization Of Migration (IOM), bekerjasama dengan tim peneliti Fakultas Hukum Universitas Gajahmada (UGM), Kemen PPPA, BP2MI menyoroti hasil pemetaan tentang situasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) diwilayah perbatasan Kalimantan salah satunya Kabupaten Sambas.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Sambas Hj Hairiah mengungkapkan, penanganan pekerja migran yang non prosedural diwilayah perbatasan memang perlu ditingkatkan koordinasi lintas sektor, termasuk desa sebagai basis awal dalam hal penanganan TPPO.

Lebih lanjut, Hairiah berharap Pemerintah Indonesia dan beberapa negara Asia asal pekerja migran untuk membuat perjanjian bersama dengan negara asal Pemerintah Malaysia sebagai negara tujuan dalam hal berkomitmen kuat untuk penempatan dan perlindungan pekerja migran termasuk kebijakan penanganan TPPO, " katanya.

Kepala BP2MI Pontianak Erwin Rachmat yang hadir sebagai narasumber dalam diskusi publik menyampaikan bahwa tidak semua pekerja migran Indonesia yang nonprosedural masuk dalam kategori Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Untuk itu, dia menyarankan agar ada penyamaan persepsi pemberlakuan instrumen penegakan hukum TPPO, " imbuhnya.

Ditempat yang sama, AKBP Ari Darmanto mengatakan bahwa peran tiga pilar kamtibmas di desa baik itu babinsa, babinkamtibmas dan desa punya peran untuk meminimalisir TPPO, hal ini penting karena basis pekerja berasal dari desa, ujar Wadirkrimum Polda Kepri yang pernah menggagalkan keberangkatan 7 pekerja imigran ilegal ini.

National Programme Coordinator untuk Counter-Trafficking and Labour Migration Unit (CTLM) di IOM Indonesia, Among Pundhi Resi menyampaikan bahwa profil perdagangan orang di perbatasan Kalimantan memiliki kesemaan dalam situasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penyebab terjadinya TPPO.

Ditambahkan dia, namun disisi lain juga terlihat perbedaan dalam hal komitmen dan kapasitas daerah dalam menangani masalah TPPO, " bebernya.

Dalam acara ini, IOM- Indonesia juga turut memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan kelompok masyarakat yang turut bekerjasama dalam pemetaan profil perdagangan Tindak Pidana Perdangan Orang (TPPO) di empat wilayah perbatasan," tutup Among Pundi Reshi. (Gus)
Share:
Komentar

Berita Terkini