Konflik Lahan Belum Usai, Komisi 2 Gelar RDP

Editor: Redaksi author photo
Rapat Dengar Pendapat (RDP)  Komisi 2 DPRD Kab.Sambas bersama Pemkab.Sambas membahas pemenuhan lahan plasma warga dan konflik yang terjadi diwilayah konsesi perkebunan, Rabu (5/2/2020) di Ruang Sidang Komisi DPRD Kab. Sambas
SAMBAS, Sambasupdate.com-Komisi 2 DPRD Kab. Sambas lakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait konflik lahan di wilayah konsesi perkebunan dan transmigrasi serta komitmen kewajiban perusahaan dalam pemenuhan lahan plasma warga, Rabu (5/2/2020) di ruang sidang Komisi DPRD Kab.Sambas.

Dalam RDP ini, dari Komisi 2 hadir Wakil Ketua DPRD Kab.Sambas Ferdinan didampingi Ketua Komisi 2 Ahmad Hapsak Setiawan dan Sekretaris Komisi Erwin Johana, dari pihak Pemerintah Daerah dihadiri Assisten 2, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kabag Ekon, Kabag Tapem, Dinas Sosial PMD, Disnakertrans dan Pihak ATR/BPN Sambas.

Ahmad Hapsak Setiawan Ketua Komisi 2 menyatakan, "Dalam RDP ini Komisi 2 ingin menanyakan komitmen kemitraan perusahaan dengan warga terkait pembagian lahan plasma. Kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan yakni memberikan lahan plasma kepada masyarakat 20 persen dari luasan lahan yang dimilikinya, "jelasnya.

Kami komisi 2 juga ingin mendengar sejauh mana penanganan konflik warga dengan pihak perkebunan terutama Desa Sijang Kec. Galing dan Desa Sabung Kec. Subah. Konflik di dua desa ini sudah terlalu lama dan berlarut-larut. Untuk itu perlu segera dicarikan solusi, "tegasnya.

Ditambahkan Hapsak, RDP Komisi 2 baru pada tahap menghadirkan pihak pemerintah daerah, ini penting agar kami dapat informasi lengkap terkait penangangan yang dilakukan, berikutnya pihak Komisi 2 akan menghadirkan warga dan pihak pemilik konsesi perkebunan. Penanganan penetapan tapal batas baik Desa Sabung dan Desa Sijang mendesak untuk dilakukan. Belum jelasnya tapal batas desa membuat konflik ini berlarut-larut,"tambahnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, untuk permasalahan tapal batas desa yang bermasalah dengan lahan konsesi perkebunan akan diutamakan penyelesaiannya. Dari RDP ini, pihak BPN akan segera menerbitkan sertifikat untuk lahan transmigrasi di Desa Sabung, Subah pada tahun 2020, yakni lahan pekarangan dan lahan usaha warga "tutup Hapsak.




Share:
Komentar

Berita Terkini