Atbah dan Hairiah Maju, Sambas Dipimpin Penjabat Sementara (Pjs) Selama Masa Kampanye

Editor: Redaksi author photo
Wahdi Kuspian, S.T Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kab.Sambas
Sambasupdate.com,Sambas- Saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Kab. Sambas sedang mempersiapkan tahapan proses rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk penyelenggaraan pilkada serentak 23 September 2020.

Tak kalah sibuknya, penjaringan pencalonan ditingkat partai politik (parpol) juga sudah dilakukan, bahkan kasak-kusuk dan lobi antar elite partai dan bakal calon gencar dilakukan.

Gong pilkada Sambas pada 23 September 2020 ini akan diramaikan dari beragam latar belakang, baik Politisi, ASN, Akademisi, dan praktisi media. Dari nama yang sudah mendaftar, figur politisi dan ASN mendominasi.

Menariknya untuk diketahui, ketika Bupati Sambas H.Atbah Romin Suhaili, LC,M.H dan Wakil Bupati Sambas Hj.Hairiah, S.H,M.H maju kembali, maka Kab.Sambas akan dipimpin Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah, terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon.

"Jelas ya, di Permendagri No.74 Tahun 2016 disebutkan bahwa, Bupati dan Wakil Bupati yang maju kembali, harus cuti diluar tanggungan Negara, kemudian Gubernur menunjuk Penjabat Sementara (Pjs)  dari unsur pegawai Madya Provinsi atau Kementerian Dalam Negeri, " jelas Wahdi Kuspian, ST Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kab.Sambas, Selasa (28/1/2020).

Ditambahkan Wahdi Kuspian, Penjabat Sementara (Pjs) dimulai dari masa kampanye sesuai dengan PKPU No. 16 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Walikota terhitung dari tanggal 11 juli sampai 19 September 2020, sekira 71 hari,  "tambahnya.

Senada dengan hal ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Selasa (28/1/2020) seperti dikutip dari Bisnis.com menyatakan bahwa, "petahana diwajibkan untuk cuti bila hendak mencalonkan diri lagi di Pikada, hal itu lantaran dari 270 daerah yang mengikuti Pilkada, sebanyak 244 daerah diantaranya berpotensi diikuti petahana, bearti akan ada banyak Plt (Pelaksana Tugas), "katanya.

Bahkan, pada tanggal 21 Januari 2020, Kemendagri juga telah membuat Surat Edaran (SE) nomor 273/487/SJ Tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota Seluruh Indonesia.  Surat Edaran ini juga memuat teknis Penjabat Sementara (Pjs) Bupati dan Walikota, selain di Pasal 4 Permendagri No.74 Tahun 2016 untuk mekanisme penunjukan Pjs,"pungkas Wahdi Kuspian mengakhiri. (Gus)
Share:
Komentar

Berita Terkini