Hairiah Hadiri Workshop TPPO

Editor: Redaksi author photo
Dari kiri Drs.H.Zainal Abidin (Kadis Nakertrans), MM, Tengah Hj. Hairiah, S.H,M.H
 (Wabup Sambas), Kanan Dr. Anjar Prihantoro Budi Winarso, S.E,M.A (Deputi Perlindungan BNP2TKI) 
Sambasupdate.com, Sambas- Wakil Bupati Sambas, Hj. Hairiah, S. H, M. M hadiri workshop profil perdagangan orang diperbatasan kalimantan, Pontianak (16/1/2020) salah satunya potret TPPO di Kabupaten Sambas.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh International Organization Of Migration (IOM) bekerjasama dengan tim peneliti Fakultas Hukum UGM.

Dalam kegiatan ini dihadiri Deputi perlindungan BPN2TKI Dr. Anjar Prihatoro Budi Winarso, SE, M.A., Kemen PPA, Kemenko PMK, Instansi Vertikal,  Pemkab Sambas,  Pemkab Nunukan, Pemkab Kapuas Hulu,  Pemkab Sanggau, Pemprov Kalbar, NGO.

Acara ini dibuka Among Pundhi Resi dari pihak National Programme Coordinator Counter Trafficking And Labour Migration (CTLM)  IOM Indonesia.

Dari workshop validasi penelitian ini terpetakan profil perdagangan orang diperbatasan di Kalimantan,  diantaranya Sambas, Nunukan, Kapuas Hulu, dan Sanggau.

Peneliti dari tim Fakultas UGM Sri Wiyanti Eddyono, S.H.LL.M (H.R), Ph.D menyatakan bahwa persoalan perdagangan orang di 4 daerah locus penelitian di perbatasan kalimantan,  diantaranya, perdagangan orang yang terjadi diempat wilayah baik di perbatasan indonesia maupun melintasi batas terjadi dalam bentuk eksploitasi tenaga kerja, kemudian perbedaan pengetahuan dan pemahaman tentang perdagangan orang dilevel pemerintahan dan penyusun kebijakan di empat wilayah,  selanjutnya persoalan pendataan tentang praktik perdagangan orang di level pengambil kebijakan, dan terakhir penegak hukum menganggap unsur perdagangan oranh (khususnya eksploitasi)  sulit dibuktikan.

Wabup Sambas Hairiah menambahkan bahwa,  perlu ditingkatkan singkronisasi dan koordinasi lintas sektor dalam penanganan TPPO terutama dari sisi pembiayaan dari pemerintah pusat didaerah perbatasan yang rawan tindak TPPO. Selanjutnya, perlu peningkatan kompetensi PMI yang akan diberangkatkan dan terkahir pelibatan kelompok masyarakat dalam penanganan PMI non prosesural dan PMI korban TPPO, tutupnya.

Share:
Komentar

Berita Terkini